SATU tahun sudah SBY-Boediono menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini. Namun berbagai masalah terus mendera bangsa ini sebagai tanda kegagalan pemerintah dalam satu tahun masa jabatannya.
Demo besar yang dilakukan mahasiswa pada 20 Oktober lalu adalah suatu bukti ketidakpuasan kaum mahasiswa. Pemerintah janganlah menyalahkan aksi unjuk rasa kemarin dari sudut pandang mahasiswa mulai bertindak anarkistis belaka, tapi cobalah pemerintah melihat sebabnya. Kondisi yang saat ini terjadi adalah memuncaknya rasa bosan menuntut janji-janji pemerintah yang hampir tidak pernah ditepati. Janji akan pengusutan tuntas kasus Bank Century, janji akan penegakan hukum yang lebih baik, janji menanggulangi masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat, janji pemberantasan korupsi yang mengakar, dan banyak janji lainnya yang hanya menjadi pemanis.
Sorotan utama pemerintahan sekarang adalah masalah penegakan hukum. Saat ini kasus Century semakin tidak jelas arah penyelesaiannya. Hukum di negeri ini bagaikan pisau dapur yang sangat tajam untuk kalangan bawah, namun sangat tumpul untuk kalangan atas. Sebagai perbandingan, kasus Ibu Rasminah, 60, yang harus sempat merasakan dinginnya ruang tahanan karena dituduh mencuri enam buah piring dan sop buntut milik majikannya sedangkan masih banyak koruptor yang sudah jelas merugikan negara berkeliaran dan tidak pernah tersentuh oleh hukum. Bahkan yang hebatnya lagi, seorang pimpinan KPK bisa dituntut oleh seorang mafia hukum.
Di bidang ekonomi memang pemerintah memiliki prestasi yang harus diapresiasi yaitu nilai ekspor yang mencapai rekor tertinggi pada Agustus 2010 dan pertumbuhan ekonomi sampai 6,2 persen. Namun cobalah kita melihat fakta yang ada di sekitar kita, masih banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhannya karena harga kebutuhan pokok yang terus melambung. Menurut pemerintah, angka kemiskinan di negeri ini semakin menurun. Namun jika pernyataan tersebut dikaji ulang, ternyata standar kemiskinan untuk tahun 2010 saja adalah konsumsi Rp211.726 per bulannya. Pertanyaannya sekarang, apakah tingkat konsumsi rata-rata sebesar itu merupakan konsumsi yang layak?
Dalam masalah internasional juga terlihat betapa lemahnya Indonesia di mata rakyatnya dan negara lain. Indonesia hanya bisa terdiam ketika wilayah perbatasannya terus dilanggar oleh Malaysia sampai pada puncaknya peristiwa penangkapan tiga petugas Departemen Kelautan dan Perikanan yang tengah bertugas oleh pihak Malaysia. Resolusi yang kemudian menjadi solusi masalah tersebut pun kurang adil di mata kita. Tiga petugas resmi pemerintah kita ditukar dengan kelompok nelayan yang “mencuri”di wilayah Indonesia dari negara tersebut tanpa ada tindak lanjut yang pasti atas nelayan itu yang mengambil ikan di wilayah Indonesia.
Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah, tapi hasilnya satu tahun pemerintahan yang kurang memuaskan ini. DPR juga ditunggu kerja nyata dan kontribusinya oleh rakyat. Menurut penulis, perombakan kabinet mampu menjadi satu alternatif yang bisa diambil. Dengan syarat jangan ada lagi unsur politis dan bagi-bagi kursi di dalamnya. Kabinet yang baru haruslah berisi orang-orang yang jelas latar belakang dan pendidikannya, profesional, dan siap menerima tantangan dan tekanan dalam menjalankan tugasnya.
Yang pasti, rakyat begitu berharap pemerintah SBY-Boediono tidak “melanjutkan” kegagalan dalam empat tahun periode kepemimpinannya.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar